Kemendag Belum Dapat Yakinkan Pembayaran Hutang Bantuan Minyak Goreng Rp 300 Miliar ke Peritel

por donnie yen
Publicado: 5 de enero de 2023 (3 semanas atrás)

 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka suara ihwal hutang pemerintahan pada peritel sejumlah Rp 300 miliar. Hutang itu datang dari bantuan beda harga keekonomian minyak goreng dengan nilai jual saat negara minta peritel jual minyak goreng murah di awal tahun 2022.

https://informasiredaksi.live/ppkm-ditarik-ridwan-kamil-meminta-warga-lebih-dewasa-hindari-covid-tanpa-pengetatan/

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan menyebutkan proses klarifikasi masih berjalan hingga tidak dapat ditegaskan kapan negara akan bayar hutang itu. «Sedang proses,» jawabannya singkat saat dijumpai Tempo di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jumat, 23 Desember 2022.

Saat ditanyakan masalah tenggat waktu pembayaran, Kasan menjelaskan faksinya masih menganalisa faktor validitas dari hutang itu. Karenanya, dia akui tidak dapat pastikan kapan hutang itu akan dibayar.

Awalnya, pemerintahan memberikan tugas Tubuh Pengurus Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberi bantuan beda harga minyak goreng paket supaya bisa masih tetap sama sesuai harga Ketengan paling tinggi (HET), yaitu Rp 14 ribu rupiah per kg. Perintah itu termaktub dalam Ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 1 dan 3 Tahun 2022 mengenai Pengadaan Minyak Goreng Paket Simpel Untuk Keperluan Warga dalam Rangka Pendanaan oleh Tubuh Pengurus Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Kepala BPDPKS Eddy Abdurachman menjelaskan peritel yang bergabung dalam Federasi Pebisnis Retail Indonesia (Aprindo) sudah tiba menjumpainya. Tetapi, dia menerangkan dalam Ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 itu disebut BPDPKS baru dapat membayar dana itu apabila sudah dilaksanakan klarifikasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak setuju dengan data yang diberikan Bank Dunia masalah harga beras Indonesia.

Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Byarwati menyorot gagasan Presiden Jokowi memberi bantuan kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun.

Kasus sangkaan korupsi kesepakatan export CPO atau minyak goreng yang mengikutsertakan Lin Che Wei dan Kemendag masuk set baru. Baca 5 kenyataannya.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid memberikan dukungan penuh gagasan pemerintahan memberi stimulan untuk pembelian kendaraan listrik. Apa argumennya?

Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dituntut 12 tahun dan uang alternatif Rp 10,98 triliun dalam kasus korupsi minyak goreng

BPDPKS akan memodali program solar B35 ini dan mengucurkannya ke pebisnis biodiesel dalam negeri.

Lin Che Wei dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi minyak goreng di Kementerian Perdangangan. Lin Che Wei sampaikan pleidoi.

Produksi minyak makan merah akan dilaksanakan berbasiskan koperasi.

BPDPKS baru dapat membayar beda harga bantuan minyak goreng ke peritel apabila sudah dilaksanakan klarifikasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

PN Jakpus tunda sidang pembacaan tuntutan lima tersangka korupsi penerbitan ijin export crude palm oil (CPO) atau korupsi minyak goreng.